JAKARTA (17/6/2025) - Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai, persoalan berulang disetiap momen pendaftaran anak sekolah, jadi cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional.
“Setiap tahun, masalahnya nyaris sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang dipertanyakan, hingga praktik pungutan liar yang kini bahkan diakui kepala daerah,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa
Penegasan ini disampaikannya, menyoroti kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026.
Kesalahan berulang ini, terangnya. tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman.
“Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.
Puan menilai, kekacauan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan pengabaian terhadap hak dasar anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang adil dan bermartabat.“Ketika anak-anak ditolak dari sekolah yang hanya berjarak ratusan meter dari rumah mereka karena sistem zonasi digital yang tidak masuk akal, maka yang dilukai bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga masa depan,” tutur Puan.
Diketahui, pendaftaran siswa baru yang kini bernama SPMB kembali diwarnai dengan ketidakpastian dan protes dari orang tua murid di berbagai tempat.
Adapun SPMB menggantikan sistem PPDB yang sebelumnya berfokus pada zonasi. SPMB lebih menekankan pada faktor lain seperti domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.
Namun, banyak orang tua calon peserta didik baru menyatakan kekecewaan mereka lantaran anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit, meskipun rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan. Sebaliknya, beberapa peserta yang tinggal jauh justru berhasil lolos seleksi.
Editor : Mangindo Kayo
