Pemerintah juga diminta untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah agar tidak terjadi konsentrasi sekolah unggulan hanya di titik-titik tertentu.
"Hak anak untuk bersekolah bukanlah hak istimewa, itu hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Tidak ada alasan bagi negara untuk gagal menyelenggarakan proses masuk sekolah dengan transparan, manusiawi, dan adil," tutup Puan. (*) Editor : Mangindo KayoKisruh PPDB Berulang di SPMB, Puan: Negara Gagal Hadir Saat Sitem Digitalisasi Dimanipulasi
Berita Terkait
