Catatan Fraksi
Dalam rapat tersebut, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Gufron menyoroti dua isu utama dalam dokumen RPJMD, seperti beban belanja pegawai dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami memahami bahwa kebijakan pengangkatan PPPK adalah solusi dari pemerintah pusat. Namun secara fiskal, ini memberi tekanan serius terhadap APBD. Jika tidak dikendalikan, akan menggerus ruang fiskal untuk pembangunan strategis,” tegas Gufron.
Fraksi PKS menekankan perlunya strategi jangka menengah untuk menekan porsi belanja pegawai maksimal hingga 30 persen pada 2027, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022.
Fraksi PKS juga mendesak Pemko Padang untuk menyusun proyeksi PAD yang realistis dan berbasis potensi riil, bukan sekadar ambisi angka.
Senada dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan–PPP melalui juru bicara Iswanto Kwara, menyampaikan kritik tajam terhadap lonjakan target PAD tahun 2025 yang dianggap terlalu optimistis, tanpa strategi yang konkret dan terukur.“Kami mendesak Pemko untuk menggarap potensi PAD melalui digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola retribusi, dan peningkatan pelayanan publik agar masyarakat termotivasi memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Iswanto.
Kedua fraksi juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan belanja mandatori seperti pendidikan minimal 20 persen, kesehatan yang berkelanjutan, dan infrastruktur publik setidaknya 40 persen dari total belanja daerah.
Mereka mendorong Pemko Padang agar alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek seremonial.
Fraksi PDI Perjuangan–PPP juga menyoroti lonjakan anggaran di beberapa OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup (naik Rp54 miliar) dan Dinas Perhubungan (naik Rp17 miliar).
Editor : Mangindo Kayo
