Selain itu, tidak disebutkan pula dengan jelas format dan gambaran isi dokumen RPJMD tersebut. Padahal, kerangka Ranperda RPJMD itu, untuk semua daerah hampir sama.
"Fraksi PAN berharap kepada saudara wali kota melalui OPD yang bertanggungjawab, menyusun konsep Ranperda RPJMD ini belajar pada gubernur, bupati dan walikota lain yang saat ini diyakini juga sedang menyelesaikan Ranperda RPJMD-nya, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada daerah yang sudah menuntaskannya,” terang dia.
Juru bicara Fraksi Fraksi PKB-UMMAT menegaskan, Pemko Padang harus membangun sistem pemerintahan digital yang efisien, layanan publik yang terintegrasi dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Pengembangan layanan digital seperti perizinan online, sistem informasi kesehatan dan pendidikan berbasis teknologi, serta transportasi ramah lingkungan menjadi bagian dari implementasi smart city.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong partisipasi aktifitas masyarakat dalam pembangunan. Padang sebagai Kota sehat dengan menghadirkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sejahtera merupakan hal yang sangat penting.
"Kota sehat bukan hanya bebas penyakit, tetapi juga menyediakan lingkungan kondusif bagi peningkatan kualitas hidup," tegasnya.Fraksi PKB-UMMAT mengingatkan bahwa semua upaya pembangunan harus berakar pada nilai-nilai agama, dan budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
Juru bicara fraksi Partai Golkar menilai, Pemko Padang belum menggerakan segala potensi yang ada dalam merealisasikan misi pertama.
Fraksi Golkar memandang, menjadikan Padang sebagai kota tujuan wisata dan menggerakan industri kreatif, tidak perlu dengan banyak program. Cukup beberapa buah saja tapi berdampak luas dan menyenetuh wisatwaan untuk datang dan tinggal.
"Untuk apa banyak program tapi sedikit capaian," tegasnya.
Editor : Mangindo Kayo
