PADANG (16/10/2025) - Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya menilai, masih banyak asset Pemko berupa tanah belum dimanfaatkan secara maksimal.
Jika dimaksimalkan, terang dia, dia memiliki potensi ekonomi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pengelolaan aset yang terbuka dan terarah, dapat membantu pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat,” terang Rachmad usai rapat pembahasan RAPBD 2026 antara Banggar DPRD Padang dengan TAPD, Kamis.
Untuk itu, dia mendesak Pemko Padang, lebih transparan dan profesional dalam mengelola aset-aset tanah yang berstatus milik daerah.
“Pemko Padang perlu membuka data aset tanah secara terbuka dan dikelola dengan perencanaan yang matang.”
“Banyak aset bernilai tinggi, tapi belum memberikan dampak nyata terhadap PAD. Jika ini dioptimalkan, kita bisa menekan ketergantungan terhadap dana pusat,” ujar Rachmad usai rapat anggaran dengan sejumlah kepala OPD Padang.Berdasarkan data, katanya, minimal ada sembilan aset tanah potensial milik Pemko Padang dengan total potensi sewa mencapai Rp1,375 miliar per tahun.
Lahan-lahan tersebut tersebar di berbagai lokasi strategis dan memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan secara produktif bagi kepentingan daerah maupun masyarakat.
Aset tersebut antara lain Tanah Pasar Simpang Haru di Jalan Sawahan seluas 5.000 meter persegi dengan potensi sewa Rp100 juta per tahun, yang direncanakan digunakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai tempat pengelolaan sampah TPS 3R.
Selanjutnya, Tanah Satpol PP 1 di Jalan Tan Malaka seluas 5.118 meter persegi dengan potensi Rp200 juta per tahun yang digunakan sebagai Jogging Track.
Editor : Mangindo Kayo
