PADANG (24/10/2025) - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan, rencana kerja untuk menanggulangi praktik illegal mining dan illegal fishing, harus memiliki target yang terukur.
Sehingga, setiap tahunnya dapat terlihat sejauh mana praktik-praktik ilegal itu dapat dikurangi, meskipun belum sepenuhnya diberantas.
“DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Hal itu disampaikan Muhidi, saat jadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Sumatera Barat tentang penanganan illegal mining, illegal fishing serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat.
Ia menilai, rencana strategis tersebut harus disusun secara rinci dengan struktur kerja yang jelas serta indikator capaian yang terukur.
“Jangan hanya sebatas rapat atau pertemuan tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan bisa berjalan efektif,” tegasnya.Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang kerap terjadi di daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat diminimalkan jika praktik illegal mining dan illegal fishing dapat ditekan.
Politikus senior PKS itu juga menyinggung kasus pembakaran kapal speedboat patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pesisir Selatan, yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.
Ia menilai, belum tuntasnya penanganan kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di wilayah perairan itu.
Editor : Mangindo Kayo
